Ayat-ayat al-Qur’an turun tidak dalam ruang yang hampa sejarah. Setting sosial bangsa Arab, yang menjadi lokus turunnya al-Qur’an, justru menjadi titik pijak dan tujuannya. Makanya, dalam khazanah Ulumul Qur’an (Ilmu-ilmu al-Qur’an), misalnya, kita mengenal istilah asbab al-nuzul, yakni peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi, atau menjadi sebab dari, turunnya suatu ayat. Sehingga, dari sini dipahami, bahwa meskipun firman-firman Tuhan yang termaktub dalam al-Qur’an bersifat adikodrati, akan tetapi isi atau kandungannya jelas berhubungan erat dengan peristiwa-peristiwa historis bangsa Arab pada waktu itu (abad VII).

Bertolak dari asumsi itu, maka pemahaman yang coba “menguniversasliasikan” ayat-ayat al-Qur’an secara mutlak an-sich, betapa pun adalah pendekatan yang kurang tepat. Sebab, sangat tidak logis jika ayat-ayat yang secara material mengusung tema dan spirit dari konteks waktu dan tempat tertentu (Arab abad VII) diterapkan secara “pukul rata” untuk konteks geografis mana saja dan zaman kapan pun. Untuk kategori masalah-masalah (ajaran) ubudiah mungkin benar, tetapi tidak untuk muamalah (hubungan manusia dengan manusia atau makhluk lain).

Di sisi yang lain, sebaliknya, pandangan yang menganggap ayat-ayat al-Qur’an, secara material (harafiah), sebagai “ketinggalan zaman”—dengan pertimbangan bahwa ayat-ayat tersebut hanya mengakomodasi realitas sosio-kultural Arab abad VII, juga kurang bisa diterima. Betapa pun juga, harus dimaklumi bahwa isi dan kandungan ayat-ayat al-Qur’an adalah gambaran dari sejarah pergulatan manusia ketika al-Qur’an diturunkan, sehingga otomatis tidak bisa dipungkiri jika firman-firman Tuhan tersebut mencerminkan realitas sosial bangsa Arab pada abad VII waktu itu.

Yang terasa paling tepat, dan bisa menjadi “jalan tengah”-nya, adalah pendekatan yang coba memahami al-Qur’an dengan mengambil semangat moral yang terkandung di balik harafiah ayat. Semangat moral itu adalah nilai dasar (bassic values) yang bersifat prinsipal, yang menjadi titik pijak sekaligus tujuan dari turunnya suatu ayat. Karena merupakan nilai dasar, maka ia bersifat universal, sehingga karenanya memungkinkan kontekstualisasinya secara mutlak untuk ukuran tempat dan waktu apa pun.

Tulisan ini akan coba menerapkan pendekatan tersebut berkaitan dengan isu perdagangan manusia (trafiking), sehingga pada akhirnya akan tergali sebuah pandangan keislaman yang substansial dan jelas terhadap tema tersebut.

Al-Qur’an dan Perdagangan Manusia

Jika kita menilik konsep al-Qur’an, jelas tidak ada yang secara tersurat (eksplisit) menyebut tentang trafiking atau perdagangan manusia. Sebab, trafiking adalah istilah kontemporer yang muncul di zaman kita (modern). Namun demikian, jika kita melihatnya secara analitis, al-Qur’an justru banyak menyinggung perihal dampak atau akibat dari trafiking itu sendiri, yakni adanya konsep perbudakan. Ya, bukankah perbudakan muncul karena adanya trafiking? Makanya ada istilah budak belian (‘abd).

Fenomena perbudakan adalah gambaran dari relasi pemilikan manusia atas manusia lain. Manusia (budak) menjadi milik manusia lain (majikan), baik karena transaksi jual beli (terutama di pasar budak), atau karena peperangan (tawanan/pihak yang kalah menjadi budak pemenang perang). Jadi, sampai di sini, sesungguhnya secara tidak langsung, al-Qur’an mengakomodasi isu atau tema tentang perdagangan manusia (trafiking). Dalam posisi ini pulalah, maka ulama meng-qiyas-kan perdagangan manusia (trafiking)—di zaman kita—dengan perbudakan di masa lalu.

Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah tentang posisi al-Qur’an di dalam memandang perbudakan itu sendiri, bukan pada persoalan apakah al-Qur’an menyebut atau tidak—secara langsung atau tidak langsung—masalah ini. Al-Qur’an, seperti dimaklumi (termaktub di dalam banyak ayatnya), justru “mengamini” budaya perbudakan. Dalam artian, al-Qur’an memperbolehkan kepemilikan budak dengan segala konsekuensi yang berhubungan dengan hal-ihwal kepemilikan tersebut (misalnya: berjimak dengannya, menjualnya, dst). Padahal, di zaman sekarang, seperti halnya trafiking (perdagangan manusia), perbudakan justru ditentang di dunia mana pun, karena bertentangan dengan nilai-nilai HAM universal. Sampai Nabi Saw wafat, ayat-ayat tentang perbudakan itu tidak di-nasakh, hal yang tidak terjadi pada ayat-ayat tentang—misalnya—riba, minuman keras, dst, yang awalnya mengisyaratkan kelonggaran namun akhirnya menetapkan pengharaman. Sehingga, patut dipahami kemudian bahwa Islam (dengan merujuk pada al-Qur’an) justru mengamini budaya perbudakan, yang dengan demikian berarti pula Islam patut dianggap tidak kompatibel dengan nilai-nilai HAM.

Fenomena Kontemporer

Fakta-fakta yang terjadi sekarang berkaitan dengan perbudakan kian mengenaskan dari hari ke hari. Tentu saja, fenomena perbudakan sekarang berbeda jauh dengan dahulu (pada masa Nabi Saw). Kalau dahulu, perbudakan menjadi tradisi atau budaya, sehingga dianggap lumrah dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan sekarang, perbudakan bersifat terselubung, karena dibungkus oleh praktik-praktik ilegal ketenagakerjaan yang mana sesungguhnya adalah praktik perdagangan manusia belaka. Banyak orang, baik laki-laki maupun (terutama) perempuan, anak-anak, remaja, hingga dewasa, bahkan juga orangtua yang terjerat dalam praktik-praktik seperti ini. Akad awalnya mereka diiming-imingi janji untuk bekerja profesional yang bergengsi, dengan gaji yang layak tentunya. Akan tetapi, ketika sudah masuk ke dalam “perangkap”, pada praktiknya mereka menjadi korban trafiking. Umumnya, praktik ini diorientasikan demi proyek-proyek pelacuran ataupun transplantasi organ tubuh bersekala internasional. Kenapa angka kejahatan trafiking kian hari kian meningkat. Jawabannya, hal ini dipicu oleh besarnya nilai transaksi yang dihasilkannya. Konon, pada tahun 2005 saja, peredaran uang bisnis trafiking mencapai Rp 23,7 triliun atau dua kali lipat dari nilai bisnis narkoba yang hanya Rp 12 tiliun. Sehingga, kabarnya, tak heran jika banyak mafia narkoba yang banting setir ke bisnis trafiking. Perangkat hukum kasus trafiking yang lemah, memungkinkan bisnis ini cenderung beresiko rendah.

Dalam konteks Indonesia sendiri, kini terdapat 12 provinsi yang dianggap rawan terhadap tindak kejahatan ini, dan pada mulanya hanya Jawa Barat dan Jawa Timur. Majalah Tempo tahun 2003 memuat laporan Surya Chandra Surapati, anggota DPR kala itu, yang mensinyalir sedikitnya 750 ribu sampai 1 juta perempuan dan anak Indonesia menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun. Sebuah angka yang fantastik. Namun demikian, tentu saja itu tak ubahnya fenomena gunung es, yang tampak hanya sebagian dari realitas yang sesungguhnya.

Posisi al-Qur’an

Meskipun di satu sisi, setidaknya secara normatif (merujuk pada al-Qur’an), Islam tampaknya mengamini perbudakan, namum demikian di sisi lain juga menentang perbudakan itu sendiri. Dalam banyak ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Saw, disebutkan—misalnya—tentang kewajiban kafarat (tebusan) atas pelanggaran hukum dengan cara membebaskan budak, tentang kemuliaan memerdekakan budak, dan seterusnya. Fakta ini, jika dipikirkan secara mendalam, justru menunjukkan posisi atau kedudukan al-Qur’an pada yang menentang perbudakan.

Keberpihakan al-Qur’an pada perbudakan (dalam arti membolehkan) sesungguhnya lebih disebabkan keniscayaan al-Qur’an untuk “berkompromi” dengan kecenderungan sistem sosial pada waktu itu yang memang masih kental dengan tradisi perbudakan. Harus diingat, bahwa sejarah dakwah al-Qur’an kepada bangsa Arab bersifat tadrij, secara gradual, tidak sebaliknya: bersifat frontal. Artinya, proses perubahan menuju yang diidealkan (Islam) diatur sedemikian rupa perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sebab, jika dilakukan secara revolusioner, radikal, alias frontal, maka alih-alih diterima, dakwah al-Qur’an justru ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Arab, dikarenakan perbudakan sudah sedemikian mengakar kuat alias mendarah daging dalam budaya bangsa Arab waktu itu, seperti halnya minum khamar, berjudi, riba, poligami, diskriminasi wanita, dst.

Sesungguhnyalah, visi atau cita-cita al-Qur’an tetap berorientasi pada suatu idealisme moral untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Sebab, titik pijak ajaran al-Qur’an sebenarnya adalah sebuah nilai dasar: kemaslahatan manusia, karena memang ia diturunkan demi mewujudkan kesejahteraan manusia. Nilai dasar ini, yakni kemaslahatan manusia, adalah titik berangkat sekaligus maksud atau tujuan ajaran al-Qur’an. Inilah alasannya, kenapa, meskipun al-Qur’an secara “terpaksa” (masih) menjustifikasi perbudakan, akan tetapi bersamaan dengan itu juga menyuarakan secara lantang semangat anti perbudakan. Misalnya saja, dalam QS al-Mukminun [23]: 6, jelas sekali bahwa Islam memperbolehkan kepemilikan budak, sampai-sampai bahwa seseorang bebas berjimak secara halal dengan budaknya, sebagaimana dengan istrinya sendiri yang sah. Akan tetapi, di surat lain, misalnya saja QS al-Balad [90]: 13, QS al-Mujadilah [58]: 3, QS al-Maidah [5]: 89, dll, betapa di situ al-Qur’an menekankan pembebasan budak, memerdekakan budak sebagai kewajiban agama (dalam kasus pelanggaran atas hukum tertentu), sebagai amal yang mulia dan terpuji.

Ijtihad Kemanusiaan

Jika kita analisis secara historis (bukan secara normatif-transendens), kita bisa mengandaikan suatu pemahaman, bahwa sebenarnya tugas kemanusiaan yang diemban Muhammad SAW belumlah sepenuhnya selesai ketika dia wafat. Muhammad SAW meninggalkan beberapa PR yang menjadi tugas umat Islam untuk menyelesaikannya. Salah satu PR yang belum itu adalah bahwa al-Qur’an pada faktanya, secara harafiah, masih membiarkan budaya perbudakan. Belum sempat ada ayat yang me-nasakh sampai taraf pengharaman (tahrim) atas perbudakan secara normatif, sebaliknya—seperti kita lihat—hanya sebatas anjuran, penekanan, atau perintah yang bersifat moral-etis. Namun, sejatinyalah ideal moral yang hendak dituju oleh Muhammad SAW dengan al-Qur’an-nya adalah pembebasan manusia dari segala macam penindasan dan penzaliman oleh sesamanya. Ideal moral yang dikehendaki al-Qur’an, bagaimana pun juga, adalah kemaslahatan manusia, karena dari sanalah titik berangkat sekaligus tujuan ia diturunkan. Adalah keharusan sejarah ketika Muhammad SAW harus mangkat, padahal dia belum sempat mengantarkan peradaban umatnya, melalui bimbingan Tuhan, menuju ideal moral tersebut. Tetapi, alhamdulillah, Muhammad SAW merekomendasikan ijtihad, yang memungkinkan umatnya untuk membuat terobosan-terobosan baru, meski tanpa bimbingan langsung wahyu demi menuju ideal moral tersebut.

Ideal moral itu pulalah, sesungguhnya, yang menjadi muara dari kerja ijtihad kemanusiaan kita. Jika kita menganalisis, baik perbudakan maupun trafiking memiliki kesamaan ‘illah, yakni adanya unsur menodai hak-hak dasar manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka. Maka layak jika oleh para ulama kontemporer trafiking di-qiyas-kan dengan perbudakan. Keduanya sama-sama merupakan kejahatan kemanusiaan yang berpotensi mengancam sekaligus merusak tatanan nilai yang dibangun ajaran agama seperti keadilan dan kesetaraan. Padahal, nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai dasar yang sangat penting dalam membangun basis hubungan kemanusiaan yang diidealkan. Atas dasar inilah maka perbudakan, yang memetamorfosis di dunia modern dalam bentuk trafiking itu, adalah praktik kriminal yang bertentangan dengan semangat dasar al-Qur’an yang berpihak pada maslahat manusia, meskipun secara harafiah al-Qur’an tidak mengindikasikan hal itu (mengharamkan, menganggapnya sebagai praktik kriminal).

Jika kita sepakati trafiking sebagai kejahatan kemanusiaan, yang dengan demikian merupakan praktik yang terlarang secara keagamaan (haram), maka sudah seyogianya kita melakukan langkah-langkah preventif maupun antisipastif agar sedemikian rupa kemafsadatan yang mungkin timbul bisa terhalangi, dan kepentingan manusia (maslahat) bisa tetap terjaga dengan sebaik-baiknya.

Prinsip syad al-dzara’i dalam ushul fikih meniscayakan usaha-usaha maksimal yang musti dilakukan dalam rangka mencegah kemadharatan dan melindungi kepentingan masyarakat. Pertama-tama, pemerintah (Negara) sebagai penjamin tertib sosial—dalam konteks masyarakat kontemporer—musti mencanangkan kebijakan-kebijakan yang akan menopang ketahanan keluarga dan masyarakat, terutamanya di bidang pendidikan dan perekonomian, karena secara umum dua faktor inilah, yakni rendahnya tingkat pendidikan dan derajat perekonomian, yang seringkali menjadi pintu masuk keterjerumusan masyarakat dalam praktik trafiking.

Kedua, pemerintah (Negara) musti menyediakan perangkat hukum yang kuat dan tegas demi menindak siapa saja (entah warga bangsa sendiri ataupun warga negara asing) yang terlibat dalam praktik trafiking ini, yang dengan demikian akan menimbulkan efek jera dan takut bagi siapa pun, baik secara perorangan maupun kelembagaan, yang coba-coba melakukan, ataupun terlibat dalam, praktik kriminal perdagangan manusia.

Kategori ‘Aqabah

Kita patut bersyukur, bahwa secara yuridis, meskipun sangat minimalis, pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang bisa dijadikan landasan untuk menangani kasus trafiking, seperti UU PPTKILN No 39 Tahun 2004, Keppres Pembentukan Satgas No 109 Tahun 2005, dan rativikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Namun demikian, persoalannya, komitmen pemerintah dalam aras praksis masih jauh panggang dari api. Ironisnya lagi, sebagian aparat disinyalir turut membekingi bisnis haram ini. Sebabnya mungkin wajar saja. Bisnis trafiking ini menjanjikan nilai transaksi yang besar. Komisaris Besar Anton Charlian, Kepala Unit III Trafficking in Person Bareskrim Polri mensinyalir bahwa tahun 2005 lalu peredaran uang bisnis trafiking mencapai Rp 23,7 triliun atau dua kali lipat dari nilai bisnis narkoba yang hanya Rp 12 tiliun. Tak heran jika banyak mafia narkoba yang banting setir ke bisnis trafiking (Kompas, Kamis 28 Desember 2006). Inilah alasannya, barangkali, kenapa al-Qur’an mengategorikan “pembebasan budak” (baca: pemberantasan trafiking) sebagai ‘aqabah, “jalan yang terjal lagi mendaki,” yang artinya mensyaratkan usaha yang serius, mahaberat, tanpa kenal lelah, dan butuh mental baja untuk mewujudkannya. Namun, meski “terjal dan mendaki” haruslah kita tempuh, karena jalan inilah satu-satunya yang akan mengantarkan kita kepada kesejahteraan, bukan hanya untuk kita dan sekarang, namun juga anak cucu kita di masa depan. Wallahu a’lam.[]

One thought on “Islam Menyorot Trafiking

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s