Belakangan ini kita sering menyaksikan drama dunia hukum dan peradilan di Tanah Air yang pincang. Di satu sisi begitu mudahnya orang memperjualbelikan hukum dan keadilan, asalkan dia punya segepok uang, atau asal dia punya koneksi dengan pejabat yang punya pengaruh. Meski milyaran, atau bahkan trilyunan rupiah, sudah dia tilep, tidak jadi soal. Dengan segelontor uang suap atau intrik kelas tinggi, paling banter ia akan dibui beberapa tahun saja, atau malah bebas sama sekali. Atau, menghuni hotel prodeo bertahun-tahun pun tidak jadi masalah, karena toh, lagi-lagi dengan uang dan intrik, bisa menyuap petugas LP untuk “menyulap” ruang tahanannya laksana istana atau hotel berbintang lima. Atau, yang terakhir, bisa juga dengan cara lain yang lazim, yakni kabur dari penjara, setelah terlebih dahulu pura-pura sakit. Tentu saja, lagi-lagi, agar itu berjalan mulus, musti ada main uang dan intrik dengan petugas penjara. Sebaliknya, di sisi lain, begitu pasrahnya orang menerima sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepadanya, meski vonis tersebut bisa jadi sangat melukai rasa keadilan siapa pun yang punya hati nurani. Jangankan untuk menyuap atau mempengaruhi pejabat terkait, untuk membayar pengacara pun ia tak punya uang. Jangankan untuk bermewah-mewah di tahanan, kebutuhan anak istri selagi ia meringkuk di jeruji besi saja barangkali malah tidak terurus. Padahal, kejahatan yang dilakukannya tidaklah seberapa jika diukur dengan uang. Hanya dua biji semangka, setandan pisang, lima kakau, kapas, jeruk, atau barang-barang “krocoan” lainnya, yang nilainya jika dirupiahkan hanya setaraf belasan atau puluhan ribu saja, tidak sampai ratusan ribu. Hanya karena “merampok” barang remeh-temeh itu, ganjaran yang didapatnya tidak main-main: penjara berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Ada beberapa catatan penting yang layak saya torehkan di sini berkaitan dengan dunia hukum dan peradilan kita yang penuh ironi itu. Pertama, fenomena di atas, sekali lagi, mengingatkan saya pada hadis Nabi Saw: “Orang-orang sebelum kamu Tuhan hancurkan karena mereka berlaku diskriminatif. Jika orang elit melanggar hukum, mereka berlaku lunak dan mlempem. Sebaliknya, jika orang awam melanggar aturan, mereka berlaku tegas dan keras. Demi Tuhan, jika Fatimah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya.” (Muttafaq ‘Alaih). Hadis ini sangat kontekstual untuk melihat dunia hukum dan peradilan kita akhir-akhir ini. Hadis Nabi Saw di atas seperti dikonfirmasi oleh dunia hukum kita di zaman kini, untuk meneguhkan suatu kencenderungan umum dan lazim, bahwa di mana ada pelanggaran para elit, maka di sana ada peluang munculnya mafia peradilan. Lantas, apakah ini indikasi bahwa bangsa kita tengah melangkah sedikit demi sedikit, namun pasti, menuju liang kehancuran? Jika kita meneropongnya dari konteks kejahatan korupsi, maka secara rasional jawabannya adalah: ya! Logikanya gampang saja. Korupsi dipercaya di dunia mana pun sebagai penghancur nomor satu perekonomian suatu negara. Ketika para koruptor tidak ditindak tegas, maka korupsi akan merajalela. Ketika korupsi makin menggurita, maka ekonomi suatu negara tinggal menunggu waktu saja saat sekarat dan kehancurannya.

Kedua, fenomena di atas juga menunjukkan bahwa hukum acapkali lebih mengacu pada segi legal formal saja, tidak membuka ruang bagi masuknya pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya saja, dalam hal ini: rasa kemanusiaan. Hukum hanya tahu, bahwa pencuri harus diadili sekian bulan, sekian tahun, tanpa pernah melihat apa alasan yang menyebabkan seseorang itu mencuri, atau apa yang terjadi dengan keluarga terdakwa di belakangnya jika ia—mungkin sebagai pencari nafkah—meringkuk di hotel prodeo. Kalau sang pencuri kebetulan konglomerat, pengusaha, cukong, mungkin tidak jadi soal. Ia sudah kaya. Ia mencuri, korupsi, ngrampok, bukan karena kepepet, tetapi memang dasar rakus dan serakah. Keluarganya di rumah, selagi ia dibui, atau bahkan ditinggal mati pun tidak jadi masalah, karena simpanan harta bendanya berlimpah ruah. Tetapi para pencuri kapas, kakau, pisang, atau semangka itu, kebetulan (atau malah rata-rata) adalah orang bodoh dan miskin. Mereka mencuri mungkin karena kepepet kebutuhan, tidak punya kerjaan, atau malah kelaparan. Tetapi sayang, hukum tidak melihat aspek itu. Hukum hanya tahu, ketika alat bukti menunjukkan secara sah tindak pencurian tersebut, maka apa pun alasannya, mereka tetap sebagai terpidana, dan karenanya musti dihukum, persetan apa pun dampaknya ke depan (bagi keluarganya).

Saya teringat kisah dari sebuah hadis, yakni ketika Khalifah Umar bin Khattab dilapori adanya kasus pencurian. Sang tertuduh dihadapkan kepada Umar, di mana Al-Faruq tidak serta merta langsung menyuruh algojo untuk memotong tangannya, tetapi malah terlebih dulu bertanya: “Kenapa kamu mencuri?” Sang pencuri menjawab: “Maaf, Tuan. Saya mencuri karena terpaksa. Perut saya kelaparan, dan saya butuh makan untuk mengganjal perut saya.” Mendengar jawaban tersebut, Umar memerintahkan agar orang tersebut dibebaskan, tidak usah dihukum potong tangan.

Pandangan lain yang cukup menarik adalah dari ulama Zahiriah di Abad Pertengahan, Ibnu Hazm al-Andalusi. Dalam kitabnya yang kesohor, al-Muhalla, Ibnu Hazm mengutarakan pendapatnya bahwa ketika ada orang kaya nan berlimpah harta pelit, kikir, tidak mau zakat atau infak, sementara di sekelilingnya banyak orang miskin yang lapar dan telantar, maka hartanya adalah halal! Dengan kata lain, mencuri barang-barang si kikir itu bukan termasuk tindakan kriminal.

Apa yang dicontohkan oleh Umar, juga pendapat Ibnu Hazm, tidak ada salahnya untuk kita jadikan semacam “jurisprudensi”, bahwa dalam situasi atau kondisi tertentu hukum semustinya tidak hanya berkutat pada soal teks, tataran harafiah, atau sisi skripturalnya saja, tetapi penting juga untuk melihat konteksnya. Benar bahwa mencuri itu kriminal dan amoral, sehingga karenanya pelakunya musti dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, barangkali saya pikir akan lebih berimbang, untuk menelisik lebih jauh alasan dibalik tindakan pencurian yang dilakukan seseorang. Jika bertolak dari “jurisprudensi” Umar dan Ibnu Hazm, ketika seseorang mencuri karena miskin dan lapar, atau alasan lain apa pun yang sifatnya emergence, sementara kondisi di sekelilingnya tidak berpihak kepadanya, maka tindak pencuriannya itu tidak layak disalahkan, sehingga dia tidak sepatutnya dikenai sanksi pidana. Mengapa? Di sini yang jadi pertimbangannya adalah rasa kemanusiaan, bahwa manusia butuh makan, butuh melanjutkan hidup. Dengan melihat “konteks”-nya, justru patut untuk mengatakan bahwa pencurian “kelas teri” yang dilakukannya itu adalah sah-sah saja dan manusiawi, sehingga penerapan hukum “secara murni dan konsekuen”—berdasarkan aturan hukum yang berlaku—justru kurang memenuhi rasa keadilan.

Wawasan yang sama pernah saya pelototi pula dari sebuah film menarik yang diangkat dari novel John Grisham, A Time to Kill, yang berkisah tentang drama peradilan kasus pembunuhan di zaman rasisme AS pada era 60-an. Seluruh alat bukti menunjukkan bahwa Carl Lee (diperankan Samuel L Jackson) adalah pembunuh dua pemuda kulit putih dengan cara “main hakim sendiri”. Carl memberondong mereka dengan senapan laras panjang setelah tahu merekalah yang telah memerkosa putrinya yang masih berumur 9 tahun, Sonya. Para saksi ahli, meski mereka sudah “dibagi rata” separuh kulit putih dan separuh kulit hitam, pun hampir saja sepakat untuk memutuskan “guilty” kepada Carl Lee. Tetapi pengacara Carl Lee yang berkulit putih, Jake Brigance, memberi kata pembelaan yang menohok para saksi ahli. Ia berorasi, kurang lebih, bahwa yang selama ini kita kejar, kita cari-cari, adalah kebenaran hukum dengan standar rasio, yuridis-formal, yang acap kali ditunggangi oleh bermacam interest, tentu saja termasuk juga interest rasialisme, persisnya kebencian pada kulit hitam. Lalu Jake membuat sebuah logika terbalik, jika saja Sonya adalah gadis berkulit putih, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh orangtuanya? Tokoh Jake seperti hendak meneguhkan sebuah nilai ideal, bahwa kebenaran hukum tidak harus semata-mata bercorak legal formal an-sich sembari mengabaikan rasa moral publik. Keadilan sejati adalah yang bertolak dari hati nurani masyarakat, sehingga keadilan yang melukai rasa moral dan keadilan masyarakat justru tidak layak disebut keadilan. Sebab, bukankah hukum diciptakan dan diberlakukan untuk mewujudkan keadilan bagi manusia? Wallahu a’lam.[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s