Awal Februari 2010 lalu sebuah TV swasta menayangkan film lepas berjudul Taken, karya sutradara Pierre More, produksi 20th Century Fox (2007). Tema utama film ini adalah perdagangan manusia (trafficking), dan alur ceritanya berkutat tentang aksi intelijen kelas tinggi seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya dari sindikat trafiking internasional yang berpusat di Paris, Prancis.

Film ini sangat emosional, karena mengurai instink dasar seorang ayah, Bryan Mills (Liam Neeson) untuk menyelematkan nyawa dan harga diri anak tercintanya, Kimmy (Maggie Grace). Demi harga diri dan nyawa anaknya, seorang ayah bisa saja—secara “alamiah”—bertindak liar, kejam, dan bahkan melawan hukum. Semua yang terlibat penculikan putrinya dihajar hingga babak belur dan sebagian besar mampus mengenaskan.

Ada setidaknya dua kesimpulan utama yang coba saya renungkan dari film ini. Pertama, cerita dalam film ini seperti mengkonfirmasi sebuah asumsi umum, bahwa keberadaan lokalisasi memang buah simalakama. Di satu segi, lokalisasi memang memiliki sisi positif, minimal dalam kacamata medis dan sosial. Secara medis, misalnya, bahwa pihak-pihak terkait (pemerintah, LSM) bisa memantau kesehatan seksual para PSK, sehingga kalau ada gejala PMS bisa dicegah. Secara sosial, misalnya, pihak terkait bisa memberi para PSK ketrampilan, sehingga bisa terjun ke masyarakat dan kembali ke jalan yang benar. Sebab, bisa dibayangkan, misalnya, jika para PSK berkeliaran secara bebas tanpa bisa dipantau kemungkinan terjangkit PMS atau tidak, sehingga tidak terjangkau oleh langkah-langkah pencegahan, maka yang terjadi kemudian adalah “darurat kesehatan reproduksi”. Ini pada gilirannya akan menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi para ibu, yang pada tataran lanjut berefek pada calon bayi—jika terjadi kehamilan. Karena, menurut survei, para istri yang tak berdosa tertular PMS umumnya melalui suami-suami mereka yang senang “jajan di pinggir jalan”, maksudnya kencan dengan PSK yang tidak terdaftar di lokalisasi. Mereka, para hidung belang, pulang ke rumah dan berhubungan seks dengan istrinya, yang otomatis mengakibatkan istrinya tertular. Dan manakala terjadi kehamilan, kemungkinan sekali janin yang dikandungnya akan ikut tertular (misalnya: AIDS), atau minimal lahir dengan membawa kecacatan (misalnya: buta)

Tetapi, di sisi lain, sebagaimana diceritakan film ini, lokalisasi justru menjadi akar maraknya praktik trafiking (perdagangan manusia) di pelbagai belahan dunia. Mengapa begitu? Ada beberapa pertimbangan untuk melontarkan asumsi ini, yang satu sama lain saling terkait: a] Pandangan terhadap pelacuran yang hanya dianggap sebagai kejahatan ringan. Pelacuran lebih sering sekadar dianggap sebagai penyimpangan moral (asusila), sehingga pelaku (baik PSK maupun pengguna jasanya) hanya dikenai pidana ringan. Penanganan pelacuran lebih banyak menggunakan pendekatan sosial, misalnya pemberian ketrampilan bagi PSK agar mereka mau terjun ke masyarakat dan menjadi orang baik-baik.

b] Karena dianggap hanya sebagai kejahatan ringan, dan karenanya kurang mendapat perhatian dari penegak hokum (tidak sebagaimana kasus narkoba dan sejenisnya), maka praktik pelacuran pun marak dan terus berkembang, baik yang legal (lokalisasi) maupun yang ilegal (non-lokalisasi, kelas “pinggir jalan”), bahkan di beberapa tempat (provinsi, negara) menjadi semacam daya tarik wisata, sehingga kemudian kita mengenal istilah wisata seks (misalnya: di Batam, Thailand, Singapura, Filiphina, dll).

c] Kemarakan dan perkembangan itu sudah barang tentu—sebagai sebuah bisnis—karena mengikuti rumus “supplay and demand” (ketersediaan dan permintaan). Pola yang lazim terjadi, yang terakhir pasti selalu menekan yang pertama. Seorang pekerja seks kadang ditarget untuk melayani belasan pelanggan saban harinya. Dalam kondisi seperti itu, tentu kebutuhan akan “barang” baru menjadi sebuah keharusan tak terelakkan.

d] Faktor inilah, yakni “kebutuhan akan barang baru”, yang menyulut terjadinya praktik trafiking. Para agen bisnis esek-esek ini bergerilya mencari mangsa ke daerah-daerah miskin, mencari remaja putri yang putus sekolah, kemudian dibujuk dan ditipu akan dipekerjakan dengan gaji tinggi di luar daerah bahkan juga luar negri. Bahkan dalam beberapa kasus sering juga mereka menggunakan modus yang kasar seperti penculikan. Faktanya, mereka dijebak dan dipaksa menjadi pekerja seks, dengan gaji rendah dan terancam tidak bisa kembali ke kampung halaman mereka.

Ironisnya, karena minimnya perangkat hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku kasus-kasus perdagangan perempuan (dan anak-anak) ini, maka bisnis ini (trafiking) meningkat dalam angka cukup fantastis pada masa krisis ekonomi. Polisi dan aparat hukum seakan tidak berdaya. Contoh saja, para pelaku rekruitmen ketika ditangkap biasanya hanya dijerat dengan pasal 378 KUHP mengenai penipuan, sementara aktor utamanya hanya mampu diancam dengan pasal 297 di mana hukuman maksimalnya hanya 4 tahun. Yang Ironis, konsumennya (para pria hidung belang) tidak bisa dijerat dengan satu pasal pun.

Kedua, secara sepintas film ini mungkin sangat menjengkelkan bagi sebagian Muslim. Tampak sekali film ini mendiskreditkan Islam, karena seperti hendak menyuguhkan opini publik bahwa yang terlibat sindikat kejahatan trafiking adalah Muslim. Figur geng Marco from Tropoja dalam film tersebut, yang sering terlibat aksi penculikan dan penjualan remaja putri, adalah komunitas imigran asal Albania, dengan ciri-ciri umum: berjenggot dan punya tato “bulan bintang” di tangan. Lantas, siapa para penadah gadis-gadis korban penculikan itu? Seorang syekh dari Timur Tengah yang kaya raya, punya kapal pesiar yang megah lengkap dengan puluhan pengawal bersenjata lengkap. Mereka semua berbicara dengan bahasa Arab. Pimpinan pengawalnya bernama Ali (mirip nama menantu Nabi Saw, khalifah Islam ke 4). Ada adegan yang menyentil sekali, yakni ketika salah satu pengawal sekarat setelah diberodong tembakan sang protagonis, Bryan Mills, dia berteriak, “Ya Allah…!”

Itu mungkin pandangan subyektif Muslim. Akan tetapi, jika mau obyektif, secara kritis bisa saja kita katakan bahwa gambaran semacam itu besar kemungkinan benar adanya. Sebab, pada faktanya, wawasan keagamaan (teologis) yang tradisional, rigid, bahkan “primitif”, memang masih tumbuh subur di dunia Muslim, khususnya Timur Tengah (baca: Arab Saudi dan yang setipe dengannya). Wawasan keagamaan yang dimaksud, dalam konteks ini, adalah menyangkut perlakuan terhadap perempuan dan perbudakan. Film ini seperti hendak menyampaikan pesan, bahwa Islam identik dengan pelecehan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta mungkin hendak mengaskan bahwa salah satu peradaban yang masih menjustifikasi perbudakan (trafiking)—di mana umumnya perempuan sebagai korban—adalah peradaban Islam.

Harus diakui secara jujur, dan memang faktanya demikian, bahwa ada banyak teks suci Islam yang (masih) mendukung diskriminasi perempuan dan perbudakan. Banyak ayat al-Qur’an dan hadis yang menegaskan bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua (second slass), second sex, dan laki-laki (suami) boleh saja—dalam kondisi tertentu—memukul perempuan (wa-idlribuhunn, QS al-Nisa’: 34), atau dengan kata lain bahwa KDRT adalah sah. Selain itu, banyak juga nash, terutama al-Qur’an, yang menyatakan bahwa perbudakan adalah halal, misalnya dalam QS al-Mukminun [23]: 6, atau bahwa ia (perbudakan) ditempatkan sebagai syarat (sahnya) amal tertentu, misalnya dalam QS al-Maidah [5]: 89, al-Mujadilah [58]: 3, dan al-Balad [90]: 13.

Rata-rata, korban trafiking berasal dari negara-negara yang kencenderungan patriarkisnya masih relatif tinggi. Contoh kasus, ketika kemiskinan menghimpit sebuah keluarga, maka biasanya ibu atau anak perempuan yang jadi korban. Dalam hal ini Indonesia bisa jadi contoh kasusnya. Di sini kebanyakan TKI terdiri atas TKW. Artinya, di sini, perempuanlah yang musti “bertanggungjawab” untuk menafkahi keluarga. Karena minim pengetahuan, miskin pengalaman, sebagian besar mereka akhirnya direkrut oleh agen-agen ilegal, wal akhir mereka tergiring masuk ke jeratan trafiking. Lalu, di banyak negara Timur Tengah, terutama Saudi Arabia, kita sering mendengar dan menyaksikan berita TKW yang diperkosa, disiksa, atau bahkan dibunuh secara mengenaskan. Apa data yang kita peroleh? Rata-rata korban adalah TKW ilegal, yang tidak terdaftar di KBRI. Jadi, sangat mungkin mereka adalah korban trafiking, perdagangan antar manusia, alias perbudakan masa kini. Kalau sudah demikian, maka sesungguhnya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan para majikan pelakunya itu. Sebab, bisa jadi mereka beralasan, bahkan punya cukup bukti, bahwa akad mereka dengan agen bukanlah sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai “barang dagangan”, untuk menjadi budak, yang musti kerja rodi, melayani kebutuhan seks, dan bisa saja dibunuh kapan saja karena dianggap seperti barang. Wawasan seperti ini adalah sah-sah saja, boleh, halal, karena pandangan mereka (para majikan Muslim) yang ortodoks, rigid, dan “primitif” memang melegalkan hal-hal seperti itu.

Ironisnya, masih banyak ulama kita yang berpandangan bahwa ajaran Islam “kaffah” dan sudah sempurna (mereka mengacu pada QS al-Baqarah [2]: 208 dan al-Maidah [5]: 3), termasuk dalam urusan perlakukan terhadap perempuan dan perbudakan. Sehingga, pandangan, atau persisnya ijtihad dari para pemikir Muslim progresif yang bermaksud mengkritisi atau mengubah ketentuan tersebut dianggap sebagai pelencengan ajaran Islam.

Nasaruddin Umar (ulama Indonesia), misalnya, adalah salah satu yang berpandangan bahwa dalam soal perempuan dan perbudakan Islam belumlah “kaffah” atau final. Teks suci (al-Qur’an) dianggapnya sebagai biased, karena masih mengakomodasi kecenderungan sosial-budaya kala itu (abad VII M) yang patriarkhis dan menghalalkan perbudakan. Dengan “pendekatan kesejarahan” (historical approach), bukannya “pendekatan normatif” (normative approach), yang sesungguhnya diinginkan Islam semangat atau ideal tentang emansipasi dan pembebasan, karena Islam adalah rahmatan lil-‘alamin (rahmat bagi alam semesta). Al-Qur’an belum sampai pada tahapan tersebut ketika Nabi Saw wafat dan wahyu pun terhenti, padahal masih banyak ayat yang masih mengakomodir diskriminasi perempuan dan perbudakan belum mengalami nasakh; penggantian, perubahan (seperti halnya dalam kasus ayat-ayat tentang khamar dan riba yang mengalami berkali-kali proses nasakh-mansukh untuk akhirnya sampai pada tahapan “dilarang”).

Akan tetapi, Nabi Saw telah merekomendasikan “ijtihad” (pemikiran pribadi atas kasus-kasus yang tidak ada petunjuk jelasnya dalam nash), yang akan memberi ruang bagi para ulama, cendikiawan, atau pemikir Muslim, dengan kedalaman pemikiran dan ketajaman intuisi yang mereka miliki, untuk menghampirkan kita pada tahapan tersebut (baca: emansipasi dan pembebasan). Merekalah “waratsatul-anbiya’” (pewaris para nabi) yang sesungguhanya, karena berpedoman pada semangat dan spirit sejati yang dibawa oleh para nabi di masanya, yakni “pembebasan manusia”.

Hanya saja, ironisnya, ijtihad-ijtihad semacam ini kurang mendapat dukungan dari publik Islam secara luas, karena belenggu ortodoksi masih mencengkeram kuat tidak hanya di kalangan kaum Muslim awam pada umumnya, tetapi bahkan ulama-ulama di garis depan. Mereka secara bersama melabuhkan orientasinya ke masa lalu karena mereka percaya, bahwa ketika Islam dibangun dan disebarkan oleh Nabi Saw beserta para murid (sahabat) perdananya dulu, segala sesuatu yang diperlukan untuk membimbing kehidupan sudah diwahyukan atau digariskan. Keraguan terhadap zaman keemasan Islam di masa lalu dan terhadap pandangan-pandangan yang dilahirkan di dalamnya dipandang sebagai bahaya dan karenanya harus diberantas. Wallahu a’lam.[]

One thought on “Once Again, Islam dan Trafiking

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s