Agama diturunkan Tuhan ke dunia tidak lain demi menegakkan kemaslahatan (kebaikan) bagi seluruh semesta. Islam misalnya, mendakukan diri sebagai agama rahmat, “rahmatan lil-‘alamin”, artinya bahwa kedatangannya adalah sebagai berkah dan karunia bagi umat manusia. Sehingga, secara ideal, titik tolak sekaligus tujuan Islam adalah kebaikan bukan saja bagi kaum Muslim secara khusus, tetapi seluruh umat manusia. Itulah kenapa, dalam filsafat hukum Islam dikenal terminologi “maqashid al-syari’ah”, atau tujuan/maksud ditetapkannya syariat, yang tidak lain adalah kemaslahatan (mashlahah). Dengan prinsip dasar ini, diharapkan formulasi hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid (ahli fikih, cendekiawan) seyogianya mengacu pada kepentingan masyarakat (mashlahah al-ummah).

Kemudian, apa yang dimaksud dengan “kepentingan masyarakat” itu? Sepertinya, soal definisi sesungguhnya bukan hal yang prinsip, karena sejauh dan senjelimet apa pun, batasan dan cakupannya sudah jelas, yakni—sebagaimana konsepsi Imam al-Ghazali—terpenuhi dan/atau terpeliharanya kepentingan setiap anggota masyarakat menyangkut “lima hak dasar” (al-kulliyyat al-khamsah): agama (hifzh al-din), akal (hifzh al-‘aql), harta benda (hifzh al-mal), kehormatan (hifzh al-‘aradl), dan keturunan (hifzh al-nasl). Yang prinsipil adalah berkaitan dengan konteks, baik konteks waktu maupun tempat. Sama-sama bertolak pada asas maslahat, tetapi jelas berbeda antara maslahat yang dipahami Muslim pada abad 7 Masehi atau abad ke 3 Hijriah, misalnya, dengan maslahat yang dipahami oleh Muslim di abad 21 Masehi atau abad 15 Hijriah. Sama-sama mencakup “lima hak dasar”, tetapi jelas beda pengertian “lima hak dasar” yang dipahami oleh Muslim di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, dengan yang dipaham Muslim di wilayah lain seperti Indonesia, Malaysia, Amerika, Eropa, dan seterusnya.

Salah satu realitas tak terbantahkan yang menjadi penegas perihal pentingnya masalah konteks ini adalah konsep “negara-bangsa” (nation-state) yang kita akui sekarang, siapa pun kita dan apa pun agama yang kita anut. Negara adalah sebuah sistem, yang bersifat mengatur, memaksa, membatasi, mengarahkan setiap person, orang per orang yang tercakup di dalamnya, sedemikian hingga sesuai dengan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Karena, dalam pengertian sederhana, negara terdiri atas orang-orang, atau kelompok, komunitas, yang bersepakat untuk mencapai tujuan bersama-sama (kolektif).

Jika dikaitkan dengan konsep “lima hak dasar” sebagaimana dirumuskan al-Ghazali di atas, misalnya, maka bisa dipahami bahwa setiap orang kapan dan di mana pun—apalagi jika rujukan hidupnya adalah “orientasi Timur Tengah dan Abad 7 Masehi”—punya kebebasan untuk mengekspresikan lima hak tersebut, yakni dalam soal: agama, akal, kehormatan, harta benda, dan keturunan. Namun demikian, dalam konteks nation-state, kebebasan individual itu—seberapa pun jauhnya—dibatasi oleh kewenangan negara yang berkepentingan untuk mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat tanpa terkecuali, serta lebih jauh dari itu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Sebagai misal adalah polemik yang sedang menghangat belakangan ini, yakni soal legal tidaknya nikah sirri (nikah bawah tangan). Kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, artinya rahasia, “sembunyi-sembunyi”. Ini kemudian untuk menunjukkan sifat nikah sirri yang tidak diketahui banyak orang dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kaum Muslim umumnya berpandangan bahwa nikah sirri adalah sah secara agama, atau dengan ungkapan lain, sah menurut Allah SWT. Dalam hadis dan fikih disebutkan, bahwa syarat nikah cukup sederhana: ada calon pengantin, mahar, wali, dan saksi. Itu saja. Jika keempatnya terpenuhi, maka sudah halal hubungan seks kedua mempelai, tak perlu repot mengurus pencatatan ke KUA.

Ketika pemerintah berencana mengesahkan UU yang di dalamnya ada pasal yang mengkriminalkan nikah sirri (maksudnya: praktik nikah sirri dianggap sebagai kriminal), sebagian kaum Muslim tidak terima. Ada di antara mereka yang merasa tak perlu menaati UU semacam itu, karena ketaatan kepada Allah lebih penting. Dalam suatu acara dialog interaktif di salah satu TV swasta beberapa waktu lalu (medio Februari 2010), yang menghadirkan Prof DR Nasaruddin Umar (pejabat Dirjen Bimas Islam Depag Pusat) sebagai narasumber, ada komentar pedas dari seorang penelpon, yang intinya mengatakan bahwa hukum Allah lebih tinggi dari hukum apa pun buatan manusia. Maka, lanjutnya, jika ada UU yang melarang nikah sirri, sementara aturan Allah justru membolehkannya, sebagai Muslim kita harus lebih mengikuti aturan Allah, dan persetan dengan aturan buatan manusia (baca: UU Perkawinan)!

Ada juga berita yang diekspos baik oleh media cetak maupun elektronik, tentang sekelompok besar pengunjuk rasa dari sebagian kaum Muslim, yang terang-terangan menolak rancangan UU tersebut. Alasannya sama dengan penelpon teve di atas, bahwa nikah sirri adalah sah di mata Allah Swt, meski tidak dicatatkan di kantor KUA. Kedudukan Allah lebih tinggi daripada negara. Satu lagi, menurut mereka, bahwa jika nikah sirri dikriminalkan, maka akan semakin banyak kasus perzinahan. Sebab, nikah sirri untuk menghindari perzinahan. Orang memilih nikah sirri, konon, karena jika melangsungkan pernikahan di KUA biayanya mahal, atau bahwa nikah di KUA tersandung aturan ini itu yang berbelit dan ribet.

Inti dari pandangan resisten di atas barangkali hendak menegaskan suatu tuntutan, bahwa hendaknya negara tidak usah intervensi dalam wilayah keagamaan. Agama adalah wilayah privat, wilayah internal, antara penganut agama (individu Muslim, kaum Muslim) dengan Tuhan. Muslim, baik secara individu maupun kelompok (ummat), bebas menjalankan keyakinan agamanya, tanpa musti ditekan dan diatur-atur oleh negara. Jika dikaitkan dengan konsep lima hak dasar al-Ghazali di atas, inilah wujud dari hifzh al-din, yakni pemeliharaan/perlindungan atas keberagamaan seseorang. Negara mustinya melindungi/memelihara hak tersebut atas warganya, yakni memberi kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya.

Jika konsteknya abad VII M, atau, apalagi jika kebetulan hidup di zaman tersebut—di mana belum ada institusi negara yang established seperti sekarang, tentu saja ekspresi keberagamaan semacam itu, atau bahkan dalam bentuk sejauh apa pun, tidak masalah. Sedangkan sekarang, siapa pun kita, kapan dan di mana pun adanya, hidup di dalam ranah sistemik yang bernama negara, yang, seperti sudah disebut di awal tadi, berkepentingan untuk mengatur dan mengarahkan, bahkan dalam skala tertentu memaksa semua warga yang terikat di dalamnya, menurut aturan yang tidak selalu berciri khas, atau didasarkan pada doktrin-doktrin, agama.

Praktik nikah sirri merupakan bentuk ekspresi keagamaan, dan adalah hal yang, barangkali—menurut sudut pandang fikih yang rigid dan puritan, sah-sah saja karena ada back-up teologisnya (baca: sah di mata Allah). Masalahnya, hal ini berhadapan secara diametral dengan misi negara yang berkepentingan mengatur setiap warganya untuk bertindak di atas koridor, tata aturan, ataupun norma, yang diorientasikan pada kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat umum dan komprehensif, bukan kepentingan kelompok tertentu, apalagi orang per orang an-sich.

Realitas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, negara semakin kerepotan menangani masalah-masalah sosial yang kian hari semakin kompleks dan meningkat. Secara khusus yang bisa kita teropong dalam hal ini adalah soal ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Menurut data Departemen Agama, data tahun 2009 menunjukkan terjadinya sekitar 200 ribu kasus perceraian. Dengan kata lain, angka perceraian di negeri ini sangat tinggi. Dalam soal kesehatan reproduksi, negara kita juga berada di tingkatan yang sangat rawan. Ini setidaknya dilihat dari angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, dan semakin tahun kian meningkat.

Apa faktor penyebabnya? Banyak, dan sangat kompleks, tetapi patut diduga bahwa legalisasi praktik nikah sirri—oleh masyarakat dan budaya (baca: agama) kita—ikut memberi kontribusi yang signifikan atas meningkatnya kerawanan dalam hal ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi ini. Penjelasannya barangkali sebagai berikut. Pertama, dari data Depag, secara umum perceraian terjadi di kalangan keluarga yang berpoligami dan keluarga muda (pelaku pernikahan dini). Dalam kasus poligami, si suami umumnya kawin lagi (berpoligami) tanpa pengetahuan dan izin istri pertama. Dia menikahi istri kedua dst secara sirri, karena kalau di KUA harus membawa kelengkapan syarat yakni izin berpoligami dari istri pertama. Ketika istri pertama tahu, dan kemudian ternyata tidak sudi dimadu, dia pilih dicerai. Sedangkan pada kasus pernikahan dini, perceraian terjadi karena umumnya para pelaku belum memiliki kematangan untuk hidup berumahtangga, baik secara mental-sosial maupun ekonomi. Sebagaimana pelaku poligami, umumnya para pelaku pernikahan dini juga melakukan nikah secara sirri, karena kalau secara resmi di KUA akan terbentur syarat minimal umur boleh menikah.

Kedua, data kesehatan kita menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) saat persalinan, kematian bayi lahir, dan (terutama) penyakit kanker leher rahim (serviks) kian hari semakin mengkhawatirkan. Faktor penyebab dari kasus-kasus kesehatan ini juga kompleks dan rumit, akan tetapi, lagi-lagi, praktik nikah dini (di bawah umur) menjadi salah satu sumber pemicunya yang utama. Kasus kematian ibu pada saat persalinan dan kematian bayi saat lahir, secara umum disebabkan oleh faktor usia muda si ibu; rahim mereka belumlah matang untuk sebuah kehamilan, sehingga kehamilan dan persalinan mereka berisiko (lazim disebut “risiko tinggi” atau “risti”). Begitupun kasus kanker serviks, sudah lazim disinyalir bahwa salah satu penyebab utamanya adalah hubungan seks pertama kali di usia yang belum matang (dini). Pada leher rahim terjadi infeksi setelah berhubungan seks, yang kemudian memicu kanker. Kenapa terjadi infeksi, karena secara biologis memang belum siap; tidak hanya leher rahim, tetapi juga alat-alat reproduksi yang lain. Pertanyaannya, mengapa di usia muda (dini) mereka sudah mengalami kehamilan, persalinan, ancaman kanker? Tentu saja karena mereka menikah di usia yang belum memenuhi syarat. Dan sebagaimana sudah dijelaskan di poin pertama, praktik nikah dini umumnya dilakukan secara sirri.

Pemerintah sebagai penjamin tertib sosial sangat berkepentingan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi, karena ini juga merupakan tugas pembangunan yang penting demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya aturan yang akan “mengkriminalisasikan nikah sirri”, diharapkan ini bisa menjadi instrumen untuk menghapus, atau setidaknya meminimalisir, kasus-kasus kerawanan di bidang ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi sebagai dampak tidak langsung dari praktik nikah sirri, yakni: perceraian, kematian ibu, kematian bayi, kanker serviks, dst.

Semustinya, dalam menyikapi rancangan UU tersebut, kaum Muslim tidak menentangnya secara ekstrem, dengan dalih “hak atau kebebasan menjalankan agama” (hifzh al-din). Ada setidaknya tiga pilihan “kooperatif”—untuk tidak menyebutnya “mengalah”—yang bisa dikedepankan, dan ketiganya sama-sama memiliki landasan normatif-keagamaan yang kuat. Pertama, setuju dan mendukung aturan tersebut, sebagai suatu bentuk kepatuhan, karena agama mengharuskan kita patuh kepada pemangku kuasa (ulil-amri). Dalam konteks sekarang, pemangku kuasa adalah negara. Sebagai landasannya adalah QS Al-Nisa’ [4]: 59. Kedua, setuju dan mendukung, karena negara sebagai penjamin tertib sosial pastilah punya jaminan bahwa yang dituju dari aturan tersebut pada akhirnya adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari madharat ataupun mafsadat (kerusakan). Nabi Saw bersabda: La dlarara wala dlirar (“Tidak mengandung madharat dan tidak mendampakkan madharat di akhirnya). Ketiga, setuju dan mendukung, dengan memposisikan aturan (UU) tersebut sebagai sebuah formulasi ijtihad kontekstual. Dalam artian, bahwa “konteks negara” (nation-state context) yang meliputi kehidupan kaum Muslim sekarang jelas memberi peluang munculnya formulasi-formulasi ijtihad yang mengusung “nalar” ataupun “perspektif” negara, atau bahkan berwujud “ijtihad kenegaraan” (maksudnya: bentuknya semacam UU atau perundangan yang diputuskan oleh negara). Ijtihad adalah pemikiran kreatif kaum cendekiawan, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk menetapkan status etik-normatif-keagamaan terhadap masalah-masalah baru yang tidak diatur secara jelas di dalam teks-teks suci (al-Qur’an dan Hadis). Dalam doktrin Islam, ijtihad adalah sesuatu yang absah. Nabi Saw sendiri yang merekomendasikannya, ketika mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Waktu itu Nabi bertanya, “Apa yang akan kamu lakukan ketika tidak menjumpai landasan aturan dalam al-Qur’an dan Sunnah?” Mu’adz menjawab, “Saya akan berijtihad dengan pendapat saya (ajtahidu ra’yi).” Dan Nabi Saw pun menyetujui. Wallahu a’lam.

2 thoughts on “Kriminalisasi Nikah Sirri

  1. Berbicara mengenai nikah sirri, banyak hal-hal yang menyelimutinya, terutama konsekwensi hukum dari nikah itu sendiri, semisal seorang perempuan (isteri)dan anaknya (hasil dari nikah sirri)yang ditinggal begitu saja oleh bapaknya, maka perempuan maupun anaknya tersebut yang secara hukum islam akan mendapatkan harta maupun warisan dari bapaknya, namun bila bapaknya mengingkarinya maka perempuan dan anaknya tersebut tidak akan mendapatkan apa2, dan bila dia (perempuan dan anaknya) menuntut haknya (harta maupun warisan) maka institusi Peradilan tidak dapat membantu untuk menuntutkan haknya tersebut karena pernikahan tidak didasarkan atau tidak ada payung hukum untuk menaunginya, tetapi bila dia nikah dengan secara Islam dan dicatatkan di KUA maka penuntutan hak tersebut dapat dilakukan di jalur hukum lewat Pengadilan Agama, sehingga dengan begitu hak2 yang harus diberikan kepada seorang isteri dan anaknya dapat terjamin, maka inilah manfaat dari pencatatan pernikahan. intinya hak2 seorang perempuan dan anaknya akan lebih terjamin. oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mau patuh pada hukum (hukum negara) meminta bantuan hukum pada negara untuk menangani kasus-kasus seperti contoh di atas. dan masih banyak lagi kasus2 yang lain yang serupa. maka saya sependapat dengan pendapat yang mengharuskan dicatatkannya suatu perkawinan di lembaga yang berwenang demi menjamin hak2 mereka. wallahu a’lam bisshowab.sukron

  2. Sy pria (katolik) msh beristri, akan menikahi wanita (islam) status janda resmi. Apakah bs menikah ϑï KUA tnp ijin istri pertama? atau saran spt apa yg tdk menghrskan ijin dr istri pertama. Tks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s