Tidak ada teks hadis, apalagi al-Qur’an, yang menyinggung soal rokok. Rokok baru menjadi kebiasaan umat Islam sekitar tahun 1500-an, dan dunia Islam kala itu di bawah kekuasaan khilafah Ottoman (Turki). Penguasa saat itu pun merasa perlu menetapkan status hukum merokok. Karena tidak ada dasar hukumnya yang jelas, maka cara yang ditempuh adalah analogi (qiyas). Caranya dilihat persamaan ‘illah-nya, yakni dalam hal ini akibat yang ditimbulkan. Waktu itu disimpulkan bahwa rokok menyebabkan bau nafas yang kurang sedap. Ini kemudian dikiaskan dengan kasus di masa Rasul Saw, yaitu larangan mendatangi masjid bagi orang-orang yang habis makan bawang mentah. Hadis tentang hal ini diriwayatkan, misalnya, oleh Ibnu Umar Ra, bahwa Nabi Saw bersabda, “Siapa yang makan dari tanaman ini (bawang putih), maka jangan mendekat masjid kami” (HR Bukhari-Muslim). Kenapa? Logika alamiahnya jelas, bahwa ketika setiap orang memberikan salam di penghujung salat, di mana bertemu muka satu dengan yang lainnya, maka dapat dibayangkan, betapa tidak nyaman bila ucapan salam kita ke kanan dan kiri itu menebarkan “wangi” bawang mentah! Berdasarkan analogi tersebut, para ulama Islam saat itu berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh.
Lima abad berselang, fakta-fakta medis menunjukkan bahwa rokok tidak sekadar menyebabkan bau nafas tak sedap, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan manusia. Tahun 1964, The Surgeon General’s Advisory Committee on Smoking and Health, AS, membuat laporan penting tentang akibat merokok terhadap kesehatan. Dua tahun sebelumnya The Royal College of Physician of London di Inggris telah pula mengeluarkan suatu laporan penelitian penting, bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru dan bronchitis. Hingga tahun 1985, lebih dari 30.000 paper dipublikasikan, mengupas ihwal rokok dan kesehatan. Intinya sama: rokok menyebabkan kanker paru-paru baik pada laki-laki maupun wanita. Kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian akibat kanker. Merokok juga dihubungkan dengan kanker mulut, tenggorokan, pankreas, ginjal, dll.
Jika saja bukti-bukti tentang dampak negatif rokok ini telah ditemukan lima abad silam, niscaya para ulama waktu itu pun akan langsung menetapkan status haram, tidak sekadar makruh. Serentetan argumen yang mungkin akan diajukan kira-kira sbb: Pertama, rokok menyebabkan kanker, dan kanker menyebabkan kematian, maka rokok menyebabkan kematian. Ini jelas melanggar ayat al-Quran menyatakan: “…dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah sayang terhadap kamu” (QS al-Nisa’: 29).
Kedua, tubuh kita sesungguhnya titipan Allah. Maka, mengonsumsi barang-barang yang merusak fungsi raga dan akal (intoxicant) hukumnya haram, misalnya alkohol, ganja, dll. Firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung” (QS al-Maidah: 90). Lebih lanjut Nabi Saw berkata: “Setiap yang memabukkan; mengganggu fungsi akal (intoxicant), adalah khamr dan setiap khamr adalah haram” (HR Muslim). Kandungan rokok adalah zat-zat yang berpotensi merusak, terutama atas fungsi raga manusia (organ tubuh, misalnya paru-paru, jantung, dll), dan dalam skala tertentu fungsi akalnya.
Ketiga, asap rokok tidak hanya berakibat negatif pada diri sendiri, si perokok aktif, namun juga orang lain. Asap rokok yang dikeluarkan perokok aktif menjadi “jatah” orang-orang di sekelilingnya. Ini yang disebut passive smoking, atau sidestream smoking, yang berakibat sama saja dengan mainstream smoking. Perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya (mudharat) bagi diri sendiri, apalagi orang lain, adalah hal yang terlarang menurut syariat. Nabi Saw bersabda: “La dlarar wa la dlirar” (tidak mengandung madarat, dan tidak mengakibatkan madarat [di kemudian hari]).
Keempat, merokok adalah pemborosan. Sang perokok tak ubahnya membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak berfaidah, malah merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain (terutama keluarga). Jika sehari satu bungkus rokok seharga 10 ribuan, maka sebulan sama dengan 300 ribu. Betapa sebuah kemubaziran. Padahal al-Qur’an berkata: “…janganlah kalian berlaku boros. Sesungguhnya para pemboros adalah teman setan, dan setan ingkar pada Tuhannya” (QS 17: 26-27).
Sampai di sini, seperti ada yang ‘aneh’ dengan Muhammadiyah, karena terkesan mencla-mencle dalam menetapkan status hukum sesuatu. Dulu menyatakan rokok itu makruh saja. Sekarang, tidak lama berselang, tiba-tiba menyatakan haram. Apa argumen yang jadi pijakannya, dan apa postulat-postulat argumen tersebut, sehingga status hukum yang ditelorkannya bisa berevolusi dari makruh menjadi haram dalam waktu singkat?
Apakah Muhammadiyah, atau lembaga-lembaga lain sejenisnya (terutama: MUI) baru-baru ini saja mengetahui fakta-fakta ilmiah tentang dampak negatif rokok, sehingga baru sekarang ini bereaksi keras dengan mengharamkan? Seriuskah mereka berfatwa? Benar-benar dilandasi kewajiban moral-agama, ataukah karena ada “pesan sponsor” tertentu? Ada isu berhembus, keluarnya fatwa ini terkait dengan proyek Bloomberg Initiative di Indonesia terkait dengan rokok. Lembaga dari AS tersebut kabarnya menyumbang puluhan milyar ke sejumlah ormas, dan Muhammadiyah ikut menikmatinya.
Terlepas dari apa pun motif lahirnya fatwa itu, tetapi satu hal yang jelas, bahwa pasti empat poin di atas itulah, kurang lebih, yang menjadi dasar argumennya. Karakter argumen semacam itu adalah tekstualis. Maksudnya, argumen-argumen itu dibangun dengan berpijak pada teks. Inilah ciri khas paham ortodoksi, di mana segala sesuatunya musti disesuaikan dengan bunyi teks. Halal atau haram adalah berlandaskan teks. Rokok haram, karena jika dibagankan dalam perspektif teks (al-Qur’an, hadis), melalui mekanisme penetapan hukum (istinbath) tertentu, yakni—dalam hal ini—qiyas (analogi), konon memenuhi syarat tahrim (pengharaman).
Ortodoksi tidak mementingkan kemaslahatan manusia (mashlahatul-ummah), karena kemaslahatan dan kebenaran hanya terletak pada teks itu sendiri. Ketika yang “di balik” itu adalah Tuhan, maka dengan kata lain, dalam paham ortodoksi yang diutamakan adalah “kemaslahatan” Tuhan. Maka dalam kasus fatwa pengharaman rokok, tak ada urusan para petani tembakau, para buruh pabrik rokok, dan anak cucu mereka, yang jumlahnya jutaan nyawa. Karena kewibawaan teks dan kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Gampang sekali para pembela ortodoksi itu mengatakan: “Para petani tembakau bisa beralih ke profesi lain.” Tetapi, profesi lain itu apa, tidak jelas. Para petani tembakau sendiri yang diminta untuk mencari. Begitulah, di mana dan kapan saja, fatwa dan mufti acap kali berwajah tunggal, yakni hanya (bisa) “bereaksi” tetapi tidak “memberi solusi”.
Secara pribadi, saya sendiri tidak merokok. Jadi, bagi saya tidak masalah, apakah rokok itu haram atau halal, atau apa pun statusnya. Hanya saja, saya punya tiga catatan kritis terkait dengan fatwa pengharaman rokok ala Muhammadiyah ini. Pertama, sebuah fatwa sesungguhnya tidak lebih semacam opini atau pendapat, yang dalam terminologi Islam disebut ijtihad. Sebuah ijtihad, bisa benar bisa salah, dan umat diberi kebebasan untuk mengikuti atau mengabaikannya sama sekali. Sebab, ketika sebuah ijtihad mengatakan hitam, bisa jadi ijtihad lain mengatakan putih, biru, atau ungu, dst. Dalam konteks negara—apalagi jika bukan negara-agama, selama sebuah fatwa/ijtihad tidak dibakukan sebagai peraturan kenegaraan, maka ia tidak bisa mengikat secara formal-positif kepada seluruh umat, tetapi hanya secara moral-subyektif bagi memercayainya saja.
Kedua, halal dan haram mustinya tidak dilihat secara tekstual saja, tetapi juga secara kontekstual. Ketika al-Qur’an mengatakan bahwa bangkai, babi, miras, darah, sesajen, dan sejenisnya adalah haram, itu dalam pengertian tekstual. Tetapi ketika dalam kondisi darurat, barang-barang haram tersebut bisa menjadi halal. Dengan kata lain, apa yang secara tekstual haram, dalam konteks (kondisi) tertentu bisa berubah menjadi halal. Itulah kenapa, ulama membagi halal dan haram menjadi dua, yakni lidzatihi, “karena zat/kandungannya memang halal/haram”, serta lighairihi, “karena ada sebab atau konteks yang menyebabkan halal berubah menjadi haram, atau sebaliknya.” Sebagai misal, ada barang yang secara zat/kandungannya halal (halal lidzatihi), tetapi ketika kita mendapatkannya dengan cara mencuri, maka barang tersebut tentu saja menjadi haram (haram lighairihi), sama haramnya dengan bangkai, darah, atau daging babi.

Sayangnya, dalam menetapkan status halal dan haram, para ulama cenderung melihatnya dari sisi saja: teks, sehingga objek-objek yang diharamkan adalah yang dilihat dari zat/kandungannya memang—menurut anggapan mereka (berdasarkan teks)—haram (haram lidzatihi), seperti tembakau dalam kasus fatwa haram atas rokok di atas. Kenapa rokok diharamkan, karena dianggap mengandung bahan-bahan berbahaya dan merusak fungsi raga dan akal, dst (seperti ditegaskan oleh teks). Padahal, ada banyak produk makanan di luar sana, yang meskipun secara zat/kandungannya halal (halal lidzatihi), tetapi jika melihat “konteks”-nya, sejatinya sangat pantas digolongkan sebagai makanan haram (haram lighairihi), karena, misalnya, dalam proses produksinya ada kejahatan kemanusiaan. Sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali perusahaan makanan (halal) di negeri ini yang dalam proses produksinya belepotan oleh praktik-praktik kejahatan kemanusiaan, misalnya: mempekerjakan anak-anak (sehingga mereka tidak bisa sekolah), membayar buruh dengan sangat murah, tidak mengikutkan buruhnya sebagai peserta Jamsostek, merusak lingkungan, dst. Bukankah hal ini bisa dikiaskan dengan kasus barang halal, tetapi dalam proses mendapatkannya ada unsur mencuri, menipu, sehingga ia menjadi haram dikonsumsi?
Betul bahwa kita memang hanya membeli, tidak mencuri. Tetapi, dengan kita membeli, mengkonsumsinya, sama saja kita membantu para pemilik perusahaan yang terus dan terus melakukan “pencurian besar” terhadap hak-hak para pekerjanya, bahkan terhadap kemanusiaan. Sebab, jika kita membantu kejahatan, meski kita tidak terlibat secara langsung, dosa kita sama dengan pelaku utamanya. Produk yang kita makan, memang, secara tekstual tidak haram, alias halal (halal lidzatihi). Susu, misalnya, jelas halal. Ikan kaleng, jelas halal. Tetapi, bagaimana jika susu itu diperah dari sapi-sapi yang cara pemeliharaannya dengan merusak hutan, bagaimana jika ikan-ikan kalengan itu proses awalnya diambil dengan cara merusak ekosistem danau dan biota laut—yang jelas ini semua akan merusak masa depan anak bangsa di masa mendatang? Menurut hemat saya (entah Anda), secara kontekstual, atau paling tidak pendekatan moral, produk susu dan ikan kaleng semacam itu seharusnya diharamkan (haram lighairihi), bahkan haram jadah!
Ketiga, misi dasar agama sesungguhnya adalah untuk menghapus ketidakadilan dan ketimpangan di masyarakat. Dengan kata lain, kedatangan agama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Islam, sebagai agama, mendakukan diri sebagai “rahmatan lil-‘alamin” (rahmat bagi seluruh manusia). Oleh karena itulah, dalam filsafat syariah (falsafah al-tasyri’), sebagai titik tolak sekaligus tujuan syariat adalah maslahatul-ummah (kemaslahatan manusia). Jika demikian, sangat disayangkan jika energi kita terforsir untuk mengurusi status halal dan haram, atau batin kita merasa puas ketika mampu menegaskan dikotomi halal dan haram, tetapi berbarengan dengan itu, misi dasar agama untuk menegakkan keadilan secara lebih luas dan mendasar justru kita abaikan. Maka dari itu, meski isu halal dan haram memang penting, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membuat yang halal menjadi lebih dekat dan dapat diakses oleh semua orang—terutama mereka dari gugusannya yang paling rendah (kaum miskin, kaum lemah, dll), dan sebaliknya, menjadikan yang haram bisa dihindarkan dan diperkecil aksesnya terhadap masyarakat. Jadi, yang mendesak adalah justru bagaimana fikih merumuskan konsep-konsep moral-etik-agamis yang bisa menjadi masukan, atau setidaknya inspirasi, bagi para pengambil kebijakan (pemerintah) untuk menetapkan kebijakan-kebijakan politik-hukum (siyasah syar’iyyah) yang strategis dan pro-rakyat, pro-poor, supaya rakyat tidak sengsara atau menderita sampai musti—dengan terpaksa—mengonsumsi barang-barang haram.
Selain itu, khusus dalam konteks isu rokok, justru yang jauh lebih penting dan mendasar—ketika tembakau telah menjadi hajat hidup banyak nyawa—adalah membahas, mengkaji, nasib petani yang hidup dari tanaman tembakau itu sendiri; bagaimana perspektif positif dan keberpihakan moral fikih (agama) terhadap posisi dan kondisi mereka, itulah yang justru sangat mendesak dan mendasar. Mereka terzalimi dan miskin, akibat struktur dan kebijakan ekonomi yang timpang dan tidak adil. Padahal, dari keringat dan darah merekalah sebagian besar devisa negara bergantung. Sudah saatnya fikih berhenti dari berkutat pada pasal-pasal hukum yang kaku dan rigid, halal dan haram, dan seterusnya, akan tetapi sebaliknya, musti mendefinisikan dirinya terutama sebagai konsep etik atau moral yang cair dan dinamis, dengan kepekaan yang tinggi terhadap setiap praktik ketidakadilan. Wallahu a’lam.[*]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s