UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sampai sekarang masih berlaku, meski sesungguhnya sudah tidak relevans lagi dengan kondisi sosial masyarakat. Misalnya pada pasal 7 ayat (1) dalam UU tersebut, yang masih menentukan batas usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Padahal, batasan usia itu bertabrakan dengan peraturan terbaru yang dibuat oleh pemeritah sendiri, yakni UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Dalam UUPA itu disebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun (tanpa membedakan laki-laki dan perempuan), dan semua komponen, baik pemerintah, masyarakat, dan utamanya orangtua wajib berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu wujud perlindungan anak itu adalah mencegah terjadinya perkawinan di usia anak (pasal 26, ayat 1, butir c). Tentu saja, yang dimaksud usia anak dalam konteks UUPA ini adalah di bawah 18 tahun.

Dengan masih berlakunya UU Perkawinan No 1 Th 1974 itu, maka jangan heran jika data terbaru mengenai praktik perkawinan anak telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nomor dua tertinggi di ASEAN. Fakta lain juga menunjukkan bahwa satu dari lima anak perempuan Indonesia telah kawin sebelum usia 18 tahun. Di beberapa wilayah Indonesia, jumlah kenaikan perkawinan anak juga mengalami kenaikan  yang signifikan saban tahunnya dan sudah pada tahap mengkhawatirkan, misalnya di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat, beberapa wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok, dan banyak wilayah lainnya.

Sayangnya, terhadap kenyataan ironis ini, respon dari pemerintah pusat sangat lambat dan sama sekali belum mengarah pada hasil yang lebih konkret dan positif. Justru, sebaliknya pemerintah kabupaten/kota yang saat ini banyak berupaya berbenah untuk  menurunkan jumlah perkawinan anak yang terus meningkat di wilayahnya masing-masing.

Salah satu respon yang cukup berani dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No 36 Th 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Perbup ini ditandatangani oleh Hj Badingah, SSos pada 24 Juli 2015 lalu. Peraturan ini sengaja didesain karena angka perkawinan anak di Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir sangat tinggi, meskipun ada tren penurunan. Tahun 2012 ada 172 kasus, tahun 2013 ada 161 kasus, dan pada 2014 ada 147 kasus. Angka tersebut diperoleh dari data pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Wonosari. Sehingga, yang menyedihkan, jelas sekali bahwa para pengajunya (baca: pelaku praktik pernikahan dini) nota bene adalah remaja putri di bawah usia 16 tahun. Sebab, kalau usia sudah lebih dari 16 tahun, tentu tidak perlu mengajukan dispensasi, karena secara perundang-undangan (merujuk UU Perkawinan No 1 Th 1974) sudah diperbolehkan.

Perbub No 36 Th 2015 tersebut mengamanatkan seluruh SKPD dan instansi terkait menyusun rencana aksi daerah. Masing-masing SKPD diberikan waktu selama satu tahun untuk menyusun aksi daerah. Diharapkan, rencana tersebut bisa dilaksanakan pada 2016 mendatang. Dengan lahirnya Perbup ini, diharapkan penguatan kelembagaan, koordinasi maupun sinergitas program dalam upaya pencegahan lebih optimal dan terukur. Untuk menyukseskan program ini, Pemkab Gunungkidul menggandeng PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Gunungkidul dan LSM Rifka Annisa Yogyakarta. Tentu, diharapkan, dengan peran dari kedua lembaga tersebut, program Pemkab Gunungkidul untuk menekan angka pernikahan dini bisa sukses.

 

Dua Faktor

Dalam konteks Gunungkidul, tingginya angka pernikahan dini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, budaya atau tradisi di masyarakat. Masih banyak pemahaman di masyarakat perdesaan Gunungkidul, terutama di wilayah-wilayah pinggiran dan pelosok (sebut saja, wilayah Kecamatan Gedangsari, Purwosari, Saptosari), bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tamat SD, tamat SLTP, itu sudah cukup. Buat apa mengenyam pendidikan tinggi, jika toh akhirnya hanya menjadi petani, mungkin itu alasan mereka. Nah, karena tidak lagi sekolah seusai tamat SD atau SLTP, maka orangtua pilih menikahkan anak-anak perempuan mereka. Sebab, dengan menikah, anak-anak tidak lagi menjadi beban orangtua. Setelah menikah, diharapkan mereka akan mencari nafkah hidup sendiri dengan suaminya.

Kedua, faktor “kecelakaan” atau KTD (kehamilan tidak diinginkan). Berdasarkan data dari PA Wonosari, lebih dari 75 persen pengajuan dispensasi pernikahan adalah disebabkan alasan sudah hamil terlebih dulu. Artinya, ia sudah melakukan hubungan seks, hubungan suami istri, di luar pernikahan. Fenomena seks pra-nikah ini tentu bukan hal baru, dan bukan permasalahan bagi Gunungkidul semata, tetapi juga daerah-daerah lain pada umumnya. Pemicu utamanya adalah arus teknologi informasi yang melanda seluruh pelosok, baik di perdesaan atau (baca: apalagi) perkotaan, seperti HP, internet, televisi, dsb, yang menawarkan gaya hidup glamor, konsumstif, hedonis, kebarat-baratan, yang cenderung bebas dari norma-norma moral dan agama. Di sisi lain, wawasan dan kesadaran para remaja kita sangat minim, bahkan nol, tentang kesehatan reproduksi, ditambah pula pengawasan orangtua yang lemah, serta sistem nilai di masyarakat yang cenderung permisif terhadap perilaku remaja. Dampaknya, mereka terjebak dalam pergaulan bebas, seks di luar nikah. Ketika terjadi KTD (kehamilan tidak diinginkan), tidak ada jalan lain untuk menutupi aib kecuali dengan melangsungkan pernikahan, meskipun secara fisik, secara mental dan psikologis, para remaja putri kita sesungguhnya belum siap sama sekali.

 

PA Kecolongan

Sebelum mengimplementasikan Perbup tersebut secara penuh pada 2016, Pemkab Gunungkidul telah melakukan “pemanasan” di 4 (empat) kecamatan, yang selama ini diketahui angka pernikahan dininya relatif tinggi, yakni: Patuk, Gedangsari, Wonosari, dan Saptosari, dengan mengadakan deklarasi pencegahan pernikahan dini. Di tingkat kecamatan, deklarasinya seragam yakni melibatkan unsur Muspika (yakni: Camat, Koramil, Polsek, UPT TK & SD, UPT Puskesmas, KUA), kepala desa dan aparat desa se kecamatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat (toma, toga) kecamatan, dst. Di tingkat desa, deklarasi mengundang seluruh aparat desa, dukuh, ketua RW, ketua RT, toma dan toga tingkat desa, karangtaruna desa, dst.

Di forum itu pertama-tama diadakan penyuluhan dan dialog interaktif, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Temanya tentang kesehatan reproduksi, tentang bahaya yang mengancam para pelaku pernikahan dini dari segi medis, segi mental, segi psikologis, segi sosial, dst. Setelah ada kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari audiens, serta kesepahaman antara pelbagai pihak yang terkait dan hadir di situ, barulah dilaksanakan deklarasi. Poin-poin kesepakatan ditulis pada banner, kertas, dan semua yang hadir membaca ikrar dan menandatanganinya. Pada intinya ikrar dan deklarasi tersebut berisi komitmen semua pihak, dari tingkat terbawah (RT, RW) sampai tingkat teratas (Camat), untuk bersama-sama secara konsekuen mencegah terjadinya pernikahan dini.

Sedikit mungkin bisa saya kutip di sini, ada sebutir aturan dalam Perbup No 36 Th 2015 tersebut yang kemudian menjadi salah satu acuan dan poin penting dalam deklarasi tersebut, yakni keharusan bagi setiap calon pengantin yang memohon dispensasi nikah ke PA Wonosari untuk melampirkan surat resmi hasil PP-Test (tes kehamilan) dari laboratorium Puskesmas setempat, yang ditandatangani oleh dokter atau kepala UPT Puskesmas. Jika tidak dilampiri bukti PP-Test, atau dilampiri tetapi hasil PP-Test menunjukkan hasil negatif (tidak hamil), maka PA tidak boleh mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi yang bersangkutan.

Aturan atau prosedur seperti itu didesain (dan dibakukan dalam Perbup), karena selama ini PA Wonosari ternyata kecolongan. PA mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil duluan (baca: KTD) lebih berdasarkan pada pengakuan lisan sang calon pengantin (catin), tanpa ada bukti resmi medis, yakni hasil cek laborat. Catin hanya mengaku secara lisan, bahwa dirinya sudah hamil, dan pihak petugas terkait percaya begitu saja, lalu dispensasi nikah pun dikabulkan. Petugas KUA yang menikahkan juga mengamini saja tanpa curiga sedikit pun. Padahal, banyak terjadi bahwa pengakuan ‘sudah hamil’ itu hanyalah sebagai trik agar bisa melangsungkan pernikahan meski secara UU Perkawinan belum memenuhi syarat: belum berusia 16 tahun. Kini, dengan adanya sistem yang mensyaratkan prosedur seperti itu (melampirkan bukti PP-Test), modus “bohong demi nikah” semacam itu tidak akan menemukan ruang lagi.

 

Belajar dari Saptosari

Dari 4 (empat) kecamatan di Gunungkidul yang menjadi kawasan test-case pencanangan gerakan pencegahan pernikahan dini, Saptosari adalah kecamatan yang selangkah lebih maju dibanding tiga kecamatan yang lain. Adalah sang camat, Jarot Hadiatmojo, SIP, yang benar-benar all-out dan konsekuen dalam menyukseskan program rintisan tersebut. Tidak sebatas pencanangan di kecamatan dan seluruh desa se-Saptosari melalui acara deklarasi massal, beliau juga bersinergi dengan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan hal yang sama. Seluruh siswa disasar, diberi penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini dari pelbagai aspeknya, lalu mereka diminta membaca dan menandatangani sebuah ikrar pernyataan tidak akan nikah dini. Ikrar tersebut tidak hanya ditandatangani oleh sang siswa, tetapi juga oleh saksi-saksi yakni orangtua, kepala sekolah, dan camat. Yang menjadi target group utama adalah sekolah-sekolah menengah pertama (SLTP). Menurut Jarot, ini sebagai langkah preventif. Usia-usia SLTP itu paling rawan. Jika di usia SLTP anak-anak sudah rusak, maka saat masuk SLTA juga rusak dan susah diperbaiki karakternya. Sebaliknya, jika saat SLTP baik, besar kemungkinan untuk selanjutnya akan baik. Anak-anak usia SLTA yang rusak, biasanya sejak usia SLTP memang sudah rusak.

Pasca deklarasi di kecamatan (Februari 2015), desa, dan sekolah-sekolah, Jarot juga selalu memonitor dan berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait, dari tingkat desa hingga kecamatan,  untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tertuang dalam ikrar dan deklarasi itu benar-benar diimplementasikan secara konsekuen, tidak dilanggar barang sedikit pun. Tidak ada toleransi sedikit pun, dengan pertimbanan apa pun. Dalam sebuah forum pertemuan di Semanu, Gunungkidul, awal Desember 2015 silam, Jarot menceritakan bahwa tahun ini (2015) ada seorang pemuda 19 tahun yang ngotot mau menikahi gadis 11 tahun. Segala tetek bengek dan uba rampen acara resepsi sudah disiapkan, sudah masak-masak, dan sebagainya. Tetapi, tetap saja Jarot dan jajaran aparat di kecamatan dan desa berkeras membatalkannya, sehingga petugas KUA pun tak mau memproses. Karena, memang tidak ada alasan mendesak bahwa sang catin harus menikah segera. Persisnya, tidak ada bukti resmi dari Puskesmas yang menyatakan bahwa si gadis 11 tahun itu sudah hamil, sehingga tidak ada pula dispensasi dari PA, jadi buat apa menikah sekarang? Kenapa tidak menunggu hingga 16 tahun?

Buah dari kegigihan dan keuletan Jarot dalam mengawal komitmen warga Saptosari untuk mencegah pernikahan dini sungguh membanggakan. Tahun 2015 kemarin, angka pernikahan dini di Saptosari 0, tidak ada sama sekali. Ini tentu prestasi yang sangat luar biasa. Padahal pada tahun 2012 ada 6 kasus, tahun 2013 ada 19 kasus, dan tahun 2014 ada 9 kasus.

 

Penutup

Apa yang dicapai oleh Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, dengan angkal 0-nya dalam kasus pernikahan dini, sesungguhnya adalah buah dari keterpaduan antara tiga hal: kesadaran, sistem, dan komitmen. Warga dan masyarakat harus diberi wawasan, ditumbuhkan kesadarannya, tentang bahaya pernikahan dini yang mengancam anak-anak remaja mereka di masa depan. Sehingga mereka perlu diarahkan agar jangan sampai terjebak dalam praktik pernikahan dini. Namun demikian, kesadaran saja tidaklah cukup tanpa adanya dukungan sistem. Sebab, kesadaran orang berbeda-beda, akses orang terhadap informasi tidaklah sama satu sama lain. Sistem itu akan bersifat memaksa. Baik yang sadar atau tidak sadar, baik yang tahu informasi atau bodoh akan informasi, suka atau tidak suka harus mengikuti sistem. Hanya saja, sistem sebaik dan serapih apa pun, akan seperti “macan ompong” jika tanpa komitmen semua pihak untuk secara murni dan konsekuen mematuhi dan mengikutinya. Karena, di mana pun akan selalu ada orang yang mencari celah, coba mempermainkan sistem atau bahkan keluar dari sistem yang ada, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan demi kepentingan semu yang sesaat. Wallahu a’lam.(*)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s