Sedikit berbagi pengalaman, saya punya seorang teman penyuluh agama Islam yang sudah kurang lebih setahun ini mendapat jadwal regular berceramah di sebuah kompleks lokalisasi yang cukup kondang di DI Yogyakarta (tidak perlu saya sebut nama). Tidak sembarang ustaz bisa diterima, apalagi diplot sebagai penceramah/khatib tetap, di kompleks itu. Sebab, ada syarat cukup berat yang ditetapkan oleh kaum Muslim di situ, yakni tidak boleh berceramah atau memberi tausiyah dengan tema zina, pelacuran, atau perselingkuhan. Sila bahas tema apa saja, asal jangan yang satu itu. Jangan sekali pun mengutip ayat, “La taqrabuzzina (jangan dekati zina…). Sekali saja ada ustaz menyinggung tema itu, maka hanya sekali itu saja ia diundang.

Setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan terkait dengan karakter kaum Muslim di lokalisasi tersebut. Pertama, mereka merasa tidak sreg, tersinggung, atau mungkin “panas”, ketika hal-ihwal atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka disinggung-disingung, meski seburuk apa pun itu. Di kompleks tersebut, zina adalah hal yang lumrah, bahkan merupakan bagian dari mata pencarian keseharian. Karena itu mata pencarian, pekerjaan, maka itu hal yang baik. Menjelek-jelekkannya sama saja mendiskreditkan sebuah pekerjaan.

Kedua, mereka sudah tahu, paham, dan sadar betul, bahwa zina dan melacur itu dosa secara agama dan melanggar secara moral. Tetapi, sudah lama mereka mengabaikannya dan tidak peduli sama sekali soal tetek-bengek ujaran agama dan moralitas. Mereka sudah sering mendengar tausiyah tentang haramnya zina dan selingkuh, di buku, di koran, radio, televisi, tetapi mereka toh tetap tak peduli; mereka tetap hidup dan berkehidupan dalam dunia perzinaan dan pelacuran. Jadi, buat apa berkhotbah tentang zina dan pelacuran. Tidak ada gunanya. Masuk ke telinga kiri, keluar lewat yang kanan. Lebih baik membahas tema yang lain saja.

Kaum Beragama yang Reaktif
Saya jadi ingat statemen Gubernur DKI, Ahok, beberapa waktu lalu bahwa kita tidak bisa melarang-larang atau mengatur-gatur orang berzina, melacur, karena itu masuk ranah pribadi. Kita juga tidak perlu menceramahi bahwa zina dan melacur itu haram atau dosa. Para PSK, tukang zina, tukang selingkuh, pria hidung belang, mereka sudah tahu dan sadar betul bahwa perbuatan mereka itu dosa dan salah. Jadi tidak ada manfaatnya berkoar-koar soal moralitas kepada mereka. Mereka sudah tahu, kok. Cuma, mereka memang niat melanggar. Maka yang perlu disampaikan kepada mereka (kaum PSK dan pezina), kata Ahok, adalah bagaimana beraktivitas seks secara aman (safe sex).

Tetapi, ada segelintir kalangan, utamanya kaum beragama yang reaktif, bahwa statemen Ahok itu ngawur. Statemen seperti itu, apalagi jika kemudian dilanjutkan di ranah kebijakan, sama saja melegalkan perzinaan dan perselingkuhan. Itu sama saja mengizinkan orang bebas melacur, bebas berselingkuh, asalkan dilakukan secara sehat dan aman (safe). Itu sama halnya menganggap zina dan selingkuh adalah sah-sah saja asalkan tidak berisiko.

Terbentur Hukum Positif
Sesungguhnya kalau mau merujuk ke ayat kitab suci, aturan agama, zina dan selingkuh berkonsekuensi dosa dan hukuman yang berat. Dalam Islam, misalnya, zina masuk kategori dosa besar dan merupakan satu di antara “tujuh perkara yang merusak” (selain syirik, berani kepada orangtua, memakan rente, dll). Islam juga memposisikan zina sebagai kejahatan pidana yang secara normatif diancam hukuman berat: pengasingan, cambuk, atau mati (rajam).

Tetapi, tentu saja pandangan dan sistem hukum tersebut tidak bisa kita terapkan di Indonesia kini, karena hukum kita adalah hukum positif yang menyasar ke seluruh warga, bukan kaum Muslim saja. Selain itu, prosedur hukum untuk sampai ke vonis rajam sendiri sangat ketat. Misalnya, ini aturan paling dasar, harus ada 4 orang saksi, atau, jika tidak, ada pengakuan 4 kali dari sang pelaku. Sementara, tata budaya hidup modern yang sangat menghormati privasi, jelas sulit untuk sejalan dengan prosedur tersebut. Satu contoh, sekarang orang bebas berzina di mana pun, sejauh-jauhnya, yang tidak memungkinkan orang lain akan curiga atau memergoki, bahkan meski 1 orang, apalagi 4 orang. Ketika seorang lelaki membawa perempuan ke hotel, tidak mungkin akan ditanya tentang buku nikah, paling jauh KTP. Jika apes, yang memergoki dan menanyakan KTP adalah petugas Dinas Trantib. Mereka tentu lebih dari 4, sehingga lebih dari cukup untuk memenuhi prosedur hukum rajam. Tetapi paling jauh langkah hukumnya sebatas pembinaan agar para pelaku kapok, karena hukum positif kita tidak akan menyalahkan hubungan seks “suka sama suka”. Hubungan seks itu hanya akan menjadi persoalan hukum jika ada aduan dari pasangan resmi sang pelaku (salah satu atau kedua-duanya) kepada pihak berwajib. Sebab, pidana perselingkuhan menganut delik aduan.

Minimalis
Ada sebuah kaidah dalam sistem pemikiran hikum Islam (fikih), sebuah legal maxim, yang berbunyi, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, bahwa ketika tidak ada yang bisa kita harapkan dari suatu hal, suatu keadaan, bukanlah alasan untuk kita bersikap abai, karena pasti tetap ada yang bisa kita lakukan, meskipun sedikit. Intinya, kita bisa bersikap minimalis. Ketika petuah dan tausiah agama sudah tak di dengar oleh orang-orang yang demen berzina itu, ketika sistem hukum hanya sebatas membina mereka agar kapok, hanya menindak mereka secara hukum jika ada aduan, apa lantas kita lantas cuci tangan? Tentu saja tidak. Sebab, ironisnya, sebagai dampak dari merajalelanya budaya perzinaan, pelacuran, muncullah penyakit menular seksual (PMS), dengan jumlah relatif banyak, dari taraf ringan hingga berat, dari yang sekadar berkarakter menggangu kesehatan hingga yang mematikan (mengancam nyawa).

Maka bertolak dari kenyataan itu, kita bisa mengambil langkah mulia sebagai berikut. Kepada mereka yang masih peka dan peduli pada nilai-nilai moral dan agama, utamanya generasi muda (anak-anak dan remaja), tentu saja tetap kita beri wawasan dan tausiah tentang haramnya zina dan selingkuh, tentang amoralnya melacur, dst, agar mereka tidak terjebak dalam seks bebas. Tetapi kepada mereka yang sudah menganggap “persetan” dengan ayat-ayat yang mengharamkan zina, yang sudah hilang persepsi moralnya tentang selingkuh dan melacur, entah itu pelajar, mahasiswa, orangtua, satu-satunya yang tepat diwejangkan kepada mereka adalah bagaimana beraktivitas seks secara aman (safe-sex). Sebab, mereka adalah kalangan yang berisiko terjangkit PMS.

Bunuh Diri
Orang yang sudah terjangkit HIV/AIDS, vonis mati bukan saja menyasar kepada dirinya, tetapi juga orang lain, terutama pasangan resminya di rumah dan anak-anak mereka (kelak). Karena terbentur oleh sistem hukum positif, para pelaku zina dan selingkuh memang tidak bisa terjamah oleh hukum yang relatif berat. Alih-alih, andaipun terkena pasal hukum, yakni pidana perselingkuhan, paling hanya dibui sekian bulan atau tahun. Yang apes, paling jauh hanya dibina oleh Dinas Trantib. Yang beruntung, ketika tak ada yang tahu, sang pelaku hanya sebatas merasa berdosa/bersalah kepada pasangan resminya, itu pun jika dia masih punya nurani.

Tetapi, tidak sadarkah kita, siapa pun mereka, entah remaja, mahasiswa, orangtua, jika hubungan seks mereka dilakukan secara tidak aman (safe), tidak sehat, pada gilirannya mereka akan “merajam” kita dengan virus PMS (baca: HIV/AIDS) yang mereka bawa ke mana-mana, dan akhirnya ke rumah, menjangkit ke pasangannya, lalu juga ke janin anak-anaknya? Mending jika berhenti di lingkaran keluarganya. Tetapi bagaimana jika kemudian ia menyebarnya ke orang lain (yang bisa juga berarti kita dan keluaarga kita)? Apakah kita bisa menjamin bahwa keluarga kita (akan) benar-benar aman? Nauzubillah.
Untuk menangani para penderita HIV/AIDS ini, agar harapan hidup mereka sedikit lebih panjang, anggaran yang digelontorkan pemerintah lumayan besar. Menurut KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), setiap penderita dianggarkan dana Rp. 17 juta/tahun oleh pemerintah, di mana mereka bisa mengambil obatnya sendiri ke rumah sakit kabupaten atau provinsi. Bayangkan, berapa dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengurusi para ODHA.

Saya masih ingat, awal Maret 2015, data KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Gunungkidul menyebutkan bahwa angka penderita HIV/AIDS di Gunungkidul baru 147 orang. Tetapi, per September 2015 silam, data terakhir dari KPA Gunungkidul sungguh mengejutkan, yakni bahwa angkanya sudah sampai 214 penderita HIV/AIDS. Dari angka itu, yang 132 orang sudah di level AIDS. Padahal, di mana-mana, harusnya angka HIV lebih tinggi. Ini bisa bisa menjadi asumsi kuat, bahwa dalam konteks Gunungkidul, angka riilnya mungkin lebih dari yang tampak. Para penderita AIDS Gunungkidul rerata tidak punya kesadaran yang kuat untuk memeriksakan diri secara dini (ketika masih HIV), dan manakala diketahui oleh rumah sakit saat mereka memeriksakan keluhan-keluhan dampaknya, level mereka sudah parah (sudah masuk taraf AIDS). Jika dicermati, dari angka 147 ke 214, rerata tambahannya per bulan berkisar 10 kasus. Itu untuk Gunungkidul, belum DIY, yang kabar terakhir saja (per September 2015) sudah 3100-an kasus lebih. Jika kita tidak segera secara bersama mengambil langkah dan peran yang nyata, bukankah fenomena ini akan menjadi sebuah bunuh diri yang pelan-pelan namun pasti…? Wallahu a’lam.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s